Feed on Posts or Comments Hari ini tanggal: 24 April 2014

makalah tentang analisis kebijakan publik

Loading...

Related site "makalah tentang analisis kebijakan publik":

  • makalah akuntansi sektor publik akuntansi lsm amp; partai
    makalah akuntansi sektor publik “akuntansi untuk lsm” disusun oleh: kelompok 5:hapsari dwi ratna melati c 301 09 008 ... »

  • makalah analisis laporan keuangan daerah manado
    Makalah analisis laporan keuangan daerah manado Document Transcript. BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang ... »

  • modul analisis kebijakan publik purwo santoso academia edu
    Modul Analisis Kebijakan Publik yang disajikan di sini menekankan pentingnya analisis mengadopsi perpektif tertentu, menggunakan perspektif tersebut secara konsisten.... »

  • makalah tentang sampah ~ sibage sibage 1000 judul skripsi
    Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan ... »

  • bahan kuliah makalah artikel skripsi thesis
    Soal: Apakah hukumnya menipiskan rambut yang keluar dari alis? Apakah hukumnya memanjangkan kuku dan memakai kutek, perlu diketahui bahwa saya berwudhu sebelum ... »

  • artikel dan makalah pendidikan tentang pendidikan
    Makalah dan Artikel tentang Pendidikan Dalam blog ini disajikan berbagai tulisan seputar isu, trend, berita, opini dan teori pendidikan, dengan ruang ... »

  • makalah tentang kepemimpinan emperordeva's weblog
    BAB I. PENDAHULUAN. I.1 LATAR BELAKANG MASALAH. Manusia adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalau berinteraksi dengan sesame ... »

  • makalah inflasi emperordeva's weblog anything for
    emperordeva Says: Januari 12, 2009 pukul 10:15 am @ dini : klo soal itu saya juga lagi mencari yang simpel terutama yang bisa saya sampikan dalam site ini tp kayaknya ... »

  • @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum
    Kumpulan makalah hukum, kasus hukum, penyimpangan hukum, artikel hukum, kejahatan peradilan,advokasi, pelanggaran ham, kekerasan dalam rumah tangga. makalah hukum ... »

  • makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan
    makalah kebijakan publik : analisis kebijakan peningkatan mutu kualitas pendidikan menengah dalam kerangka otonomi daerah melalui pendidikan gratis sekolah ... »

Tags: makalah akuntansi sektor publik akuntansi lsm amp; partai , makalah analisis laporan keuangan daerah manado, modul analisis kebijakan publik purwo santoso academia edu, makalah tentang sampah ~ sibage sibage 1000 judul skripsi, bahan kuliah makalah artikel skripsi thesis , artikel dan makalah pendidikan tentang pendidikan, makalah tentang kepemimpinan emperordeva's weblog, makalah inflasi emperordeva's weblog anything for , @ makalah hukum artikel hukum dan permasalahan hukum, makalah kebijakan publik analisis kebijakan peningkatan ,

makalah tentang analisis kebijakan publik di Bankskripsi.com


Jurnal layananjurnal on 15 Oct 2011

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

PROSPEK PEMANFAATAN PINJAMAN DAERAH

Oleh : Trilaksono Nugroho
Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik Unibraw – Malang, Lektor KepalaBidang Administrasi Keuangan Daerah
Abstraksi : Bergulirnya kebijakan desentralisasi tidak bisa dikendalikan lagi bahkan dikembalikan ke sistem sentralisasi sebagaimana model birokrasi sebelum reformasi. Implikasi atas kondisi merebaknya wabah desentralisasi dan otonomi daerah adalah pentingnya daerah untuk dapat segera mandiri, khususnya di bidang keuangan daerahnya guna keperluan pembiayaan pembangunan Karenanya,. Pinjaman . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 05 Aug 2011

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI

PERAN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN TUNTUTAN REFORMASI
Oleh: Nasikun
“The challenge to journalistic rights and responsibilities is whether they are capable of being the platform to affirm positive social values. Public and political processes will interact in unpredictable ways, but journalism must be a beacon for the seekers of reform” (Wimar Witoelar, 1997: 160).
1. Pengantar.
Ada dua cara untuk melakukan fungsi penerangan atau jurnalisme yang efektif bagi pembangunan dan perubahan sosial. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 31 Jul 2011

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
(Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong Di Kec. Baktya Timur . Kab. Aceh Utara)

Muklir, Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas BrawijayaAiyub, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe M.Akmal, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Ringkasan
Dengan adanya konsep otonomiKhusus yang diwujudkan dengan mengesahkan UU 18/2001 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya

RELASI KORUPSI DAN KEKUASAAN: Antara Cermin Budaya dan Penanggulangannya
Oleh Dr. Agus Suradika
Dosen PNS dpk FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakekat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu . . baca selengkapnya ...

Jurnal layananjurnal on 29 Jul 2011

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota Bogor
Oleh :
Achmad Lutfi*
Abstrak
Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini direspon positif oleh daerah. Seluruh daerah di Indonesia seakan-akan berlomba untuk menerbitkan perda untuk menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimilikinya. Dalam payung desentralisasi fiskal, respon yang . . baca selengkapnya ...

Next Page »